Partai politik (parpol) koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu menggelar pertemuan rutin. Pertemuan itu menjadi bentuk konsolidasi dan koordinasi partai dalam membahas agenda kebangsaan dan pemerintahan.
“Konsolidasi anggota koalisi, mestinya hal yang biasa. Kalau pertemuan rutin merupakan bagian dari koordinasi dan konsolidasi koalisi, itu kan hal yang memang seharusnya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan kepada Beritasatu.com, Minggu (29/8/2021).
Djayadi menuturkan Jokowi membutuhkan dukungan partai agar agenda-agenda pemerintahan dapat berjalan optimal. Pada pertemuan dengan tujuh ketua umum (ketum) partai di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021), kata Djayadi, secara terang benderang Jokowi meresmikan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi.
Menurut Djayadi, Jokowi juga kemungkinan besar meyakinkan pimpinan partai bahwa bergabungnya PAN tidak akan menganggu posisi anggota koalisi. Terutama, kata Djayadi, dalam hal pembagian kursi jabatan menteri.
“Misalnya, kalau PAN akan diberi kursi, kemungkinan tidak akan mengurangi jumlah kursi menteri yang sekarang sudah dipegang partai politik anggota koalisi,” ujar Djayadi.
Djayadi mengatakan apabila nanti Jokowi melakukan reshuffle kabinet, maka tidak akan mengurangi jatah dari kursi menteri partai. “Jadi kalau ada reshuffle, maka yang akan dikurangi adalah jatah dari kursi menteri yang berasal dari non-partai,” ucap Djayadi.
Selain itu, lanjut Djayadi, pertemuan tersebut pasti membahas kondisi saat ini, khususnya penanganan pandemi Covid-19. Kemudian juga wacana amendemen UUD 1945, dan agenda besar Jokowi yang masih tertunda, seperti pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
“Mungkin Jokowi meminta dukungan penuh partai-partai tersebut untuk agenda-agenda utama seperti (pemindahan) ibu kota dan permintaan agar tetap solid sampai 2024,” demikian Djayadi.
Diketahui, tujuh ketum partai koalisi Jokowi yang hadir, yakni Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Partai Nasdem), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Prabowo Subianto (Partai Gerindra), dan Suharso Monoarfa (PPP). Ketujuh ketum tersebut didampingi sekretaris jenderal masing-masing partai, termasuk Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com
