“Setiap pelanggan akan diperiksa oleh petugas kami,” ucap Direktur Operasional PT TransJakarta, Prasetia Budi, melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (11/7).
Kebijakan STRP bagi penumpang TransJakarta itu merupakan kelanjutan dari Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas SE Menhub Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19.
Sehingga manajemen TransJakarta pun mengeluarkan aturan baru untuk membatasi bagi seluruh penumpang moda transportasi massal tersebut.
Selain STRP, penumpang juga harus memiliki surat keterangan dari pemerintah daerah (pemda) setempat dan surat dari pimpinan instansi (minimal eselon 2 untuk pemerintahan), pimpinan perusahaan atau yang termasuk sektor esensial dan kritikal.
Ditambahkan Prasetia, pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kesehatan bisa menunjukkan kartu tanda pengenal.
“Namun, bagi masyarakat dan pegawai swasta sektor esensial dan kritikal yang tidak bisa menunjukkan salah satu dari surat di atas, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan TransJakarta,” teranganya.
Untuk mengoptimalkan pengawasan aturan ini, Petugas Layanan Halte (PLH) TransJakarta akan dibantu Dinas Perhubungan dalam memeriksa setiap penumpang sebelum masuk pintu transaksi.
Prasetia pun meminta seluruh calon penumpang TransJakarta menyiapkan dokumen persyaratan di atas guna menghindari antrean di jalur pintu masuk halte. (*/cr2)
