MANOKWARI.SIN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat terus mendorong optimalisasi layanan informasi hukum melalui penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Upaya tersebut diwujudkan dengan digelarnya kegiatan pendampingan pengelolaan JDIH yang diikuti pejabat Bagian Hukum serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan, di dampingi Kabag TU dan Umum, Dwi Kristika Rohana bersama Tim Kerja JDIH itu menjadi forum bagi para pengelola JDIH untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Sejumlah peserta mengungkapkan masih terkendalanya akses website JDIH akibat persoalan server, domain, hosting, hingga jaringan yang menjadi bagian dari pengelolaan teknologi informasi di masing-masing instansi.
Merespons kondisi tersebut, Tim JDIH Kanwil Kemenkum Papua Barat mendorong penguatan koordinasi antara Bagian Hukum dan Diskominfo agar pengelolaan infrastruktur website dapat berjalan lebih optimal. Peserta yang masih menghadapi kendala teknis juga diarahkan memanfaatkan aplikasi ILDIS JDIH sebagai alternatif pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Melalui pendampingan ini, Plh. Kepala Kantor Wilayah berharap terbangun kolaborasi yang lebih erat antarpengelola JDIH di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, mudah diakses, serta mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.