Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, herd immunity sulit terwujud apabila kecepatan pendistribusian dan pemberian vaksin di setiap daerah berbeda terlalu jauh.
Merespons hal tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, hingga saat ini distribusi vaksin dari pusat ke daerah selalu dimonitor. Pasalnya, Kemkes mendorong pemerintah daerah (pemda) baik itu provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan percepatan proses distribusi.
Selain itu, Kemkes juga meminta pemda untuk melakukan monitoring penyuntikan per hari.
“Tentunya kita mendorong pemda provinsi dan kabupaten/ kota untuk percepatan distribusi termasuk monitor penyuntikan dosis per hari, sehingga tidak ada kabupaten/kota yang memiliki stok vaksin lebih dari 30 hari,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (4/9/2021).
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, terkait dengan stok vaksin Covid-19, saat ini ada dua isu yang terjadi di masing-masing daerah. Pasalnya, ada kabupaten/kota yang merasa kekurangan vaksin dan benar-benar kekurangan.
Budi menuturkan, bagi daerah yang merasa kekurangan vaksin ini, umumnya setelah terima vaksin, misalnya 1.000 dosis, mereka melakukan penyuntikan hanya 500.000 dosis. Sedangkan 500.000 sisanya ditahan untuk stok penyuntikan dosis kedua.
“Atas arahan Bapak Presiden, kita ingin menegaskan sekali lagi daerah tidak perlu memegang stok karena nanti akan diatur suntikan keduanya dari pusat dari kita (Kemkes). Jadi pakai saja semuanya disuntik sesuai dengan aturan,” ucapnya pada konferensi pers daring tentang “Update Ketersediaan Vaksin di Indonesia”, Selasa (24/8/2021).
Dalam hal ini, lanjut Budi, apabila vaksin tersebut diarahkan untuk suntik dosis pertama, maka daerah tidak boleh menahan atau menyimpan vaksin tersebut untuk suntikan kedua.
Sebaliknya, apabila vaksin didistribusikan untuk suntikan kedua, maka daerah harus melakukan sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan (Kemkes). Pasalnya, manajemen stok vaksin tersebut dilakukan di pusat yakni oleh Kemkes sehingga tidak dilakukan di daerah.
“Memang di sini masih ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Karena kita bilang suntik kedua, kadang-kadang ada sebagian daerah gunakan sebagai suntikan dosis pertama. Atau kita bilang suntikan satu, ada sebagian daerah tahan sebagai suntikan kedua, sehingga menyebabkan ada stok yang cukup banyak sekitar 25 juta dosis yang ada di daerah,” terangnya.
Selanjutnya, Budi juga mengatakan, bagi daerah yang stok vaksin benar-benar kosong, hal ini terjadi karena skema distribusi vaksin dari pemerintah pusat dikirim ke provinsi. Lalu, membutuhkan 1 atau 2 hari dari provinsi untuk dikirim kepada kabupaten/kota. Namun, ada juga yang membutuhkan waktu hingga satu minggu.
“Bapak Presiden juga meminta tolong didorong supaya vaksin cepat sampai ke kabupaten/kota karena banyak bupati/ wali kota yang mengeluh,” ucapnya.
Oleh karena itu, Kemkes membuat transparansi dengan membuka stok nasional sampai ke level kabupaten/kota. Publik dapat melihat pada laman http://vaskin.kemkes.go.id/#/alokasi_vaskin.
“Kita melihat jumlah sudah dikirim berapa, sudah dipakai berapa, sisanya berapa dan kita ada data rata-rata penyuntikan per hari minggu lalu. Jadi stok itu kita bisa transkip menjadi jumlah hari. Sehingga kita bisa tahu ada memang kabupaten/kota yang stoknya masih sangat banyak dan ada kota-kota yang stoknya tinggal beberapa hari lagi,” ucapnya.
Budi menyebutkan, data pada laman vaksin Kemkes juga ada kemungkinan 100% tidak online karena menginput data tersebut membutuhkan disiplin dari seluruh aparat di daerah untuk meng-update datanya di sistem Kemkes. Dengan begitu, sistem distribusi vaksin akan lebih transparan dan saling kontrol.
“Dengan demikian, kalau ada yang merasa kekurangan, teman-teman tidak bisa suntik di salah satu kabupaten/kota, tapi stoknya tinggi bisa ditanyakan ke dinas kesehatan setempat. Kalau stok kurang, maka kami bisa kirim lebih banyak lagi ke kabupaten/kota tersebut,” ucapnya.
Budi berharap, data tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk mengetahui stok vaksin di daerahnya masing-masing seperti apa. Selain itu, Kemkes juga menggunakan data tersebut sebagai antisipasi rencana pengiriman stok berikutnya.
Selanjutnya, Budi mengimbau daerah untuk tidak perlu khawatir terkait stok vaksin, karena pada Agustus dan September 2021 ini, Indonesia akan kedatangan cukup banyak stok vaksin. Agustus ini ada 67,6 juta dosis, sementara itu, untuk September akan kedatangan vaksin sebanyak 80,7 juta dosis.
“September kita mendapat vaksin lebih banyak. Oleh karena itu, rakyat dan pemerintah daerah tidak perlu khawatir. Kita pasti akan kirimkan cukup banyak ke daerah-daerah minggu ini dan minggu depan. Kami minta tolong distribusi dari pemerintah daerah ke kabupaten/kota dipastikan lancar,” ucapnya. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com